Download laporan kunjungan PDAM Bandarmasih PDF

Titlelaporan kunjungan PDAM Bandarmasih
File Size4.3 MB
Total Pages42
Document Text Contents
Page 2

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, yang harus tersedia

dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Meskipun alam

telah menyediakan air dalam jumlah yang cukup, tetapi pertambahan penduduk dan

peningkatan aktivitasnya telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam.

Sebagian besar air yang tersedia tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung dan

memerlukan pengolahan supaya air dari alam layak dan sehat untuk dikonsumsi.

Kualitas air baku untuk air minum semakin memburuk dengan masih

kurangnya perhatian yang serius terhadap pengelolaan air limbah. Air limbah dari

rumah tangga dan industri, kawasan perdagangan, dan sebagainya hampir semuanya

dibuang langsung ke badan-badan air tanpa pengolahan. Akibatnya, terjadi

penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, yang pada akhirnya menurunkan

kualitas air baku untuk air minum.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap

pengembangan system pernyediaan air minum. Sejak akhir 1970an hingga saat ini

penyediaan air minum khususnya dengan sistem perpipaan telah dibangun dan

dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral

maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) banyak

dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi sejalan dengan upaya desentralisasi melalui

PP No.14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah bidang

Pekerjaan Umum kepada daerah, urusan pembangunan, pemerliharaan dan

pengelolaan prasarana dan sarana air minum diserahkan kepada pemerintah

kabupaten/kota. Meskipun urusan tersebut telah diserahkan, namum pendanaannya

masih dapat dibantu sebagian oleh Pemerintah pusat. Penyerahan urusan

pembangunan, pemerliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum

sebagai wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota tersebut.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No.7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air dan Pasal 40 PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum dengan rumusan “memenuhi kebutuhan air minum

2

Similer Documents