Download ragam islam nusantara PDF

Titleragam islam nusantara
File Size35.9 MB
Total Pages170
Document Text Contents
Page 2

Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara

iv

Page 85

Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara

�0

do
k.

W
I/

W
it

ja
k

Pentas Komunitas Azan Pesantren Cipasung Tasikmalaya

�0

Page 86

��

Menjaga Pijar Semangat Nanggroe

menjaga Pijar
Semangat Nanggroe
Tsunami yang meluluhlantakkan Nanggroe
Aceh Darussalam seolah rahmat tersembunyi.
Aceh menjadi terbuka. Konflik menahun pupus.
Masyarakat sipil berperan membangun Serambi
Mekkah. Perubahan besar terus bergulir.

H ujan terus mengguyur jalan semalaman. Di luar gelap pekat. Sebuah mobil menyusuri lintas Banda Aceh - Idi Rayeuk, Aceh Timur. Di dalamnya, sang sopir
berdendang riang diiringi lagu rock yang sedang populer.
“Dulu tak ada yang berani begini,” ujar Iwan, sang supir, saat
menembus perbukitan menjelang wilayah Sigli.

Usia Iwan hanya dua tahun lebih muda dari usia konflik
militer di Aceh yang meletus tahun 1976. Menyebut kata ’dulu’
sangat jelas batasnya, yaitu ketika Aceh masih dicekam konflik
dan rakyat tak bisa berkutik. Semua mafhum, keadaan kini
telah benar-benar berubah.

Bencana tsunami di akhir 2004 dapat dinilai sebagai
awalnya. Ribuan jasad yang terkubur menjadi pondasi yang
kokoh untuk terbangunnya Aceh yang damai dan terbuka.
Seperti Iwan, kebanyakan rakyat Aceh sedang menikmati
suasana baru itu. Laksana masa Kesultanan Samudera Pasai,
Aceh kini begitu sibuk.

Perdagangan antar kota nyaris tak putus. Siang malam
mobil niaga berlalu lalang dari Medan ke Banda Aceh atau
sebaliknya. Di tiap-tiap kota kabupaten, lampu terus berpijar.
Di kota Banda Aceh lebih terasa lagi. Perempatan jalan tak
pernah lengang. Warung-warung kopi khas Aceh terus
mengepul. Pelbagai transaksi bisnis terjadi. Tak cuma itu, ibu-
ibu dengan anak-anak mereka pun tenang bercengkrama,
bahkan hingga larut malam. Kini, lazim menemukan
perempuan mengendarai motor melintas di jalan raya luar
kota.

“Meski dibayang-bayangi penegakan Syariat Islam yang
dianggap bisa membatasi gerak kaum perempuan, kini
perempuan Aceh saat ini lebih menikmati kebebasannya
ketimbang di masa konflik,” ujar aktivis perempuan Aceh
yang juga Direktur Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI)
Syarifah Rahmatillah.

Aceh kini lebih kondusif untuk menerima perubahan-
perubahan. ”Itu karena datangnya orang luar Aceh dan
bantuannya, atau ini konsekuensi dari perdamaian yang
telah dicapai. Tinggal bagaimana kini masyarakat Aceh
menyikapinya,” ungkap Marini, salah satu Koordinator Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk
Rakyat (JPPR) (lihat: Generasi Damai dari Masa Konflik).

Denyut keterbukaan Aceh juga bisa dirasakan di desa-
desa. Sebelumnya beberapa kampung di desa Idi Tunong,
Aceh Timur, adalah daerah yang cukup parah terimbas konflik.
Saat melintas daerah itu, masih terlihat rumah-rumah bekas
terbakar di pinggiran desa. “Itu sisa-sisa konflik Aceh,” ujar Iwan.

Kini luka konflik seolah lenyap dari kampung Paya
Awi di Idi Tunong yang subur itu. Jalan ke tempat itu yang
berubah jadi kubangan lumpur di musim hujan, seakan
tak menghalangi aktivitas warga. Kecemasan telah pupus
dari mata mereka. Pun terhadap orang luar yang datang
berkunjung.

Bahkan perempuan di desa ini telah mulai mengorgani-
sasikan diri. Atas dampingan Pusat Pengembangan
Sumberdaya Wanita (PPSW), kelompok-kelompok perempuan
ini membentuk dana bergulir untuk modal usaha mereka.

”Di desa ini ada sepuluh kelompok. Sekarang PPSW
bekerja di lebih 70 desa di 7 kabupaten,” ujar Ratih Saparlina,
koordinator program PPSW yang berkantor pusat di Jakarta.

PPSW hanyalah satu dari sejumlah LSM luar Aceh yang
bekerja jauh sampai ke pedalaman. Seperti banyak organisasi
lain, PPSW kembali meningkatkan intensitas hubungan antara
masyarakat sipil Aceh dengan yang di luar Aceh. Mereka
mengawalinya dengan tukar-menukar gagasan dan ide antar
keduanya terhambat konflik yang panjang.

Agar berjalan lancar, PPSW pun melakukan pendekatan
dengan merekrut masyarakat setempat sebagai staf lapangan.

Suplemen the Wahid Institute Edisi XII / Majalah Gatra / 28 September 2006

do
k.

W
I/

G
am

al
F

er
dh

i

Pengelolaan dana bergulir Kelompok Perempuan Aceh

��

Page 169

Ragam Ekspresi ISLAM Nusantara

���

puluHaN kiai dari berbagai daerah di Tanah Air
dengan tekun mendengarkan arahan dari KH.
A. Mustofa Bisri (Pendiri Mata Air Foundation)
dan KH. Abdurrahman Wahid (Pendiri the
WAHID Institute), Senin (24/3/2008). Mereka
adalah peserta Bahtsul Masail Nasional Peran
Pesantren dalam Mencegah Kekerasan Berbasis
Agama. Di hari yang sama, selain dari Gus Dur
dan Gus Mus, mereka juga mendapat paparan
soal dampak sosial dari Anas Saidi (Peneliti
Senior LIPI) dan ekonomi dari Hendri Saparini
(Direktur Pelaksana Econit) yang ditimbulkan
dari kekerasan atas nama agama.

Kekerasan berbasis agama menjadi kajian
para kiai dan aktivis agama yang menggelar
forum itu di Jakarta dari 23-25 Maret 2008. Dua
masalah mendapat sorotan seksama. Pertama,
bagaimana kewajiban pemerintah dalam
melindungi warganya? Kedua, bagaimanakah
hukum kekerasan dengan mengatasnamakan
agama?

Forum menyimpulkan, fungsi peme-
rintah adalah untuk mengatur kehidupan dunia
(siyasah ad­dunya), sehingga masyarakat yang
ada di dalamnya dapat hidup dengan aman,
nyaman dan tenang. Kepala pemerintahan
bertugas memberikan perlindungan terhadap
seluruh warga negara untuk memperoleh
rasa aman, keadilan (hukum, ekonomi, dan
sosial). Sebuah hadits menyebutkan; al­sulthan
zhill Allah fi al­ardhi ya’wi ilaihi kullu mazhlum
(seorang pemimpin adalah bayangan Allah
di bumi, sejauh ia berfungsi sebagai tempat
berlindung orang-orang yang terzalimi).
Pemerintah wajib menegakkan supremasi

dari Bahtsul masail nasional
Kiai Pesantren

Suplemen the WAHID Institute Edisi XVIII / Majalah Tempo / 31 Maret 2008

do
k.

W
I/

W
it

ja
k

Sidang Komisi Bahtsul Masa’il Nasional Kiai Pesantren

aman dan jaminan hukum.
Sedangkan Presiden diharapkan,

”Menetapkan panduan bagi semua aparat
negara, termasuk Pemerintah Daerah, dalam
menangani intimidasi dan kekerasan berbasis
agama berdasarkan konstitusi negara,” kata juru
bicara bahtsul masail KH. A. Malik Madani, MA.

Selain itu, mereka juga menghimbau
pemimpin agama mendalami lagi tafsir
teks-teks keagamaan, “Antara lain kata jihad
dan dzimmi, yang cenderung dijadikan
dalih pembenar untuk melakukan tindakan
kekerasan,” kata KH. A. Malik membacakan
rekomendasi para kiai pesantren itu.

Pemimpin agama, diharapkan mendorong
dan memudahkan komunitasnya untuk
proaktif memprakarsai forum-forum dialog
antar-umat beragama, memediasi konflik
dengan melibatkan komunitas, dan melindungi
kelompok-kelompok yang dizalimi oleh
kelompok lain. Sedang pengasuh pesantren
dihimbau untuk menyegarkan kembali
wawasan kebangsaan dengan mendorong
kajian-kajian sejarah perjuangan para kiai
dalam mendirikan dan mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Serta memasukkan fiqh ad­dawlah
(pendidikan kewarganegaraan) di dalam
kurikulum pesantren,” tegas Malik saat
membaca rekomendasi para kiai itu.

Mereka juga berharap masyarakat
meningkatkan solidaritas antar-warga
dalam menangani ketegangan-ketegangan
setempat. ”Juga mencermati setiap ajakan yang
bermuatan hasutan untuk melakukan tindakan
intimidasi berkekerasan, serta selalu melakukan
tabayyun (klarifikasi) setiap kali menerima
informasi yang mengundang penilaian buruk
atas pihak tertentu,” tandas rekomendasi itu.

Rekomendasi yang dibacakan di Jakarta
pada 25 Maret 2008 itu disepakati oleh KH.
Abdurrahman Wahid (Jakarta), KH. A Mustofa
Bisri (Rembang), H Anas Saidi MA, KH. Dr.
Zakky Mubarak, MA (Jakarta), Prof. KH. A. Malik
Madani, MA (Yogyakarta), KH. A. Thonthowi
J. Musaddad MA (Garut), KH. Maftuh Kholil
(Bandung), KH. Imam Ghazali Said, MA
(Surabaya), KH. Imam Nakho’i, MA (Situbondo),
KH. Wasil Sarbini (Jember), KH. Dr. Musta’in
Syafi’i (Jombang), Kiai Mujiburrahman, PhD
(Banjarmasin), TGH Subki Sasaki dan Baiq Ely
Mahmudah (Lombok NTB), Hj Hindun Anisa,
MA (Jepara), Hj. Yenny Zannuba Wahid MPA,
Dra Hj. Maria Ulfah Anshor, MA, Dr. Rumadi,
Dr. Abd Moqsith Ghazali, Ahmad Suaedy,
Musoffa Ichsan, Achmad Z. Huda, M. Faridu
Ashrih, M. Zuhdi (Jakarta), Hj. Siti Huzaenah
(Purwokerto), KH. Najib Hasan (Kudus), KH.
Abdul Chobir (Cipasung Tasikmalaya), KH.
Baharuddin (Makassar), KH. Imran Mu’in, Lc
(Sidrap Sulsel), KH. Ubaidillah Sodaqoh dan
KH. A. Buchori Masrurie (Semarang), KH. M.
Dian Nafi‘ (Solo), KH. Jazuli Kasmani (Klaten),
KH. Yusuf Chudlori (Magelang), KH. Maman
Imanulhaq (Cirebon), Kiai Muhammad Furqan
(Temanggung), Nanang Maulani (Garut), Dindin
Abdullah Ghozali (Bandung), dan Fauzi Shahab
(Banyumas).

Gamal Ferdhi

hukum. Semuanya dilaksanakan tanpa
diskriminasi berdasarkan perbedaan suku,
agama, aliran politik, sebaran geografis, dan
sebagainya.

Namun peserta bahtsul masail prihatin
berbagai ketegangan dan kekerasan antar
kelompok berdasarkan agama di dalam
masyarakat, terus-menerus terjadi tanpa ada
penyelesaian yang komprehensif dan adil
dari pemerintah untuk melindungi semua
warga negara. Justru banyak aparat negara
yang lalai menyelesaikan masalah secara adil
sehingga terjadi pembiaran intimidasi dan
kekerasan oleh satu kelompok ke kelompok
lain yang lebih lemah (dhu’afa’) dan kelompok
minoritas. Alih-alih memberikan perlindungan,
tidak jarang aparat negara mendiskriminasi
warganya melalui kebijakan dan perundang-
undangan yang dikeluarkannya.

”Berkumpulnya kita di sini juga sebagai
upaya menghalau stigma, bahwa semua ulama
dan kiai itu gemar memfatwa sesat kelompok
lain,” kata salah satu peserta Gurutta Imran Muin
Yusuf pengasuh pesantren al-Urwatul Wutsqaa,
Sidrap Sulawesi Selatan.

Dari alasan-alasan tersebut pada akhir
acara, KH. A. Malik Madani (Yogyakarta), KH.
Imam Ghazali Said MA (Surabaya) dan KH.
Ubaidillah Sodaqoh (Semarang), membacakan
rekomendasi dari peserta bahtsul masa’il, yang
difasilitasi the WAHID Institute dan Yayasan
Mata Air ini, bagi pemerintah, pemimpin agama
dan masyarakat. Mereka menilai pemerintah
wajib memberikan perlindungan terhadap
seluruh warga negara untuk memperoleh rasa

Similer Documents