Download SOP SPKT PDF

TitleSOP SPKT
File Size120.6 KB
Total Pages16
Document Text Contents
Page 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO








Nomor : SOP/ /III/2016
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tentang
STANDAR MUTU PELAYANAN
SPKT POLRES GORONTALO


I. PENDAHULUAN


1. Umum


a. Pengaruh global telah membawa perubahan yang mendasar terhadap

tatanan kehidupan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan
Polri pun semakin meningkat. Polri telah mereformasi diri melalui
kebijakan perubahan Instrumental, Struktur, Kultur, namun hasilnya
belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga perlu
adanya strategi Polri dilapangan dengan memberikan pelayanan prima
kepada pelapor / masyarakat pencari keadilan;


b. Pelaksanaan Pelayanan Kepolisian yang diemban oleh SPKT harus bias
dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan memberikan kenyamanan dan
kepuasan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga Polri harus
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan perubahan paradigma dari penguasa
kepada pimpinan, dimana sebagai penguasa maka ia ingin senantiasa
dilayani menjadi jiwa seorang pemimpin dan dari budaya yang selalu
ingin dilayani kepada budaya melayani serta Polri adalah alat Negara
bukan alat kekuasaan.


c. Polri merupakan instansi pemerintah yang berfokus pada pelayanan

publik. Pelayanan yang diberikan oleh Polri tidaklah semata mencari
untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Untuk itu pelayanan yang dilakukan oleh Polri selain untuk
memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakt, juga untuk
memberdayakan, serta membangun kepercayaan masyarakat/ pelapor/
masyarakat pencari keadilan;


d. Guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan Polri maka dibutuhkan akan adanya standar
pelayanan sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat yang
dilakukan oleh Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Gorontalo
maka dibutuhkan standar mutu pelayanan kepada masyarakat tersebut
dalam sebuah Standar Operasional Prosedural atau disingkat SOP yang
nantinya dapat dipedomani oleh anggota dijajaran Polres Gorontalo.

Page 2

2. Dasar

a. Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;


b. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008
tentang Program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang
Mandiri, Profesional dan dipercaya masyarakat;


c. Perkap No.22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.


3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud


Maksud pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Mutu
Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ini sebagai pedoman untuk
anggota SPKT Polres Gorontalo agar dapat melaksanakan pelayanan
prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang baku, seragam
dan efektif sehingga masyarakat merasa terlayani, nyaman dan aman.


b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan untuk meningkatkan
kepercayaan dan kecintaan masyarakat kepada Polri. Polri adalah
lembaga pelayanan publik yang mengedepankan fungsi pelayanan dan
kepercayaan masyarakat menjadi indikator. Dan dijadikan acuan untuk
bertindak dalam kegiatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
dan dapat digunakan sebagai tolak ukur dan penilaian pelaksanaan tugas
anggota SPKT Polres Gorontalo dalam melaksanakan tugas pelayanan
yang baik bagi masyarakat.


4. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini meliputi pengertian mutu
pelayanan, mengapa diperlukan adanya standar mutu pelayanan, sasaran dan
jenis standar mutu pelayanan yang harus dilakukan personel SPKT Polres
Gorontalo dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.


5. Tata Urut

I. PENDAHULUAN
II. PENGERTIAN STANDAR MUTU PELAYANAN





III. MENGAPA DIPERLUKAN ADANYA STANDAR MUTU
PELAYANAN

IV. IV. SASARAN DAN JENIS STANDAR MUTU PELAYANAN
V. PROSEDUR STANDAR MUTU PELAYANAN KEPADA

MASYARAKAT
VI. KESIMPULAN

Page 8

3. Pelayanan penerbitan surat – surat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu
(SPKT) Polres Gorontalo adalah :

a. Pelayanan SIM


1) Pembuatan SIM Baru
a) Pembuatan SIM Baru


(1) Mengajukan permohonan
(2) Dapat menulis dan membaca huruf latin
(3) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu

lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor.
(4) Memenuhi ketentuan tentang batas usia

(a) 17 Tahun untuk SIM gol C dan D
(b) 18 tahun untuk SIM gol A
(c) 20 tahun untuk SIM gol B1 dan B2
(d) Memiliki KTP setempat
(e) Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor
(f) Sehat jasmani dan rohani
(g) Lulus ujian teori dan praktek I dan II
(h) Telah memiliki SIM sekurang kurangnya 12 bulan Gol. A

bagi pemohon SIM Gol. B1 dan pemohon SIM B2.


b) Standar Waktu
(1) Rikkes = 5 menit
(2) Pendaftaran = 3 menit
(3) Ujian teori = 30 menit
(4) Riksa Hasil = 3 menit
(5) Ujian Praktek = 30 menit
(6) Produksi / photo = 5 menit


c) Standar Biaya

(1) SIM Baru
(2) SIM Perpanjangan


2) Penerbitan SIM Umum


(a) Persyaratan

(1) Gol. SIM A untuk memperoleh SIM A umum
(2) Gol. SIM A umum / B1 untuk memperoleh SIM B1 umum
(3) Gol B1 umum / B2 untuk memperoleh SIM B2 umum
(4) Mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan bermotor

sesuai golongan SIM yang dimiliki sekurang – kurangnya 12
bulan.

(5) Memiliki pengetahuan mengenai :
(a) Pelayanan angkutan umum
(b) Jaringan jalan dan kelas jalan
(c) Pengujian kendaraan bermotor
(d) Tata cara pengangkutan orang dan barang


(6) Memiliki KTP setempat
(7) Lulus ujian teori dan praktek I dan II

Page 9

(8) Khusus untuk pemohon SIM umum diwajibkan mengikuti ujian
klinik mengemudi.


(b) Standar Waktu
(1) Pengantar = 10 menit
(2) Klipeng = 30 menit
(3) Pendaftaran / BRI = 5 menit
(4) Ujian teori = 30 menit
(5) Rikkes hasil ujian teori = 5 menit
(6) Ujian Praktek = 30 menit
(7) Produksi / photo = 5 menit


(c) Standar Biaya

(1) Klipeng = Rp. 50.000,-
(2) SIM Baru = Rp. 75.000,-
(3) SIM Perpanjangan = Rp. 60.000,-


3) Penerbitan SIM hilang / rusak

(a) Persyaratan (PP no. 44/1993, pasal 225)
(1) Mengajukan permohonan / mengisi formulir
(2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian / SIM rusak yang

dimiliki
(3) Memiliki KTP setempat


(b) Standar Waktu

(1) Laporan Kehilangan = 15 menit
(2) Rikkes = 10 menit
(3) Pendaftaran / BRI = 5 menit
(4) Produksi / photo = 5 menit


(c) Standar Biaya

SIM perpanjangan = Rp. 60.000,-


4) Mutasi SIM
(a) Persyaratan (PP no. 44/1993, pasal 226)

(1) Pemilik SIM harus melaporkan apabila pindah tempat
tinggalnya secara tetap ke luar wilayah kekuasaanpenerbit SIM
dalam waktu selambat –lambatnya 2 (dua) bulan sejak
kepindahan ditempat yang baru. Pelaksana penerbit SIM
(satpas).

(2) Selama SIM masih berlaku tetap dapat digunakan ditempat
yang baru

(3) Persyaratan pengajuan mutasi SIM
(a) Mengajukan permohonan / mengisi formulir
(b) Melampirkan SIM yang dimiliki
(c) Melampirkan KTP dengan alamat baru


(b) Standar Waktu

(1) Pengantar = 5 menit
(2) Pemberkasan = 25 menit


(c) Standar Biaya

NIHIL

Page 15

VI. STANDAR MUTU PELAYANAN YANG DIHARAPKAN

Adanya standar mutu pelayanan untuk menurunkan complain masyarakat (Zero
Complain)

1. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap pelayanan Polri
2. Setiap laporan masyarakat direspon dengan prosedur dan Quick Respons

masing – masing fungsi
3. Tidak terjadinya Diskriminasi
4. Tidak ada complain masyarakat terhadap perilaku anggota Polri yang tinggal

di tengah – tengah masyarakat
5. Tidak ada complain dari masyarakat terhadap pemberian pelayanan

keamanan baik orang, barang maupun tempat.

Standar Mutu Pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pelayanan Prima Polri.
1. Berkomunikasi berbasis kepedulian
2. Cepat dan tanggap
3. Kemudahan pemberian informasi
4. Prosedur yang efektif dan efisien
5. Biaya yang normal dan wajar (tidak ada pungutan lain diluar ketentuan)
6. Kemudahan penyelesaian urusan
7. Tempat pelayanan / lingkungan kerja yang presentastif

Meningkatkan partisipasi masyarakat :
1. Meningkatnya laporan masyarakat baik melalui telepon / SMS maupun

tertulis tentang informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.


2. Tokoh – tokoh elemen masyarakat dapat meredam setiap kejadian yang
dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat kejadian.


3. Dapat meredam setiap perselisihan perkelahian yang terjadi di masyarakat

untuk menghindari bentrok antar masyarakat


4. Berjalannya Poskamling dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah
tempat tinggal


5. Terjalinnya tali silahturahmi yang baik, antar anggota Polri dengan

masyarakat


6. Tidak terjadi complain dari masyarakat


Terjalinnya kemitraan antara Polri dan elemen masyarakat
1. Saling interaksi
2. Membangun kesetaraan dalam memberikan pelayanan
3. Membangun saling percaya
4. Bertanggung Jawab
5. Saling menghormati dan menghargai

Page 16

VII. KESIMPULAN

1. Standar Mutu Pelayanan yang dilakukan harus baku, seragam dan efektif

sehingga terdapat keamanan standar pelayanan yang sama terhadap semua
warga dan tidak ada perbedaan dalam pelayanan dan diskriminasi. Focus
dari pelayanan Polri adalah pada pelayanan yang langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan mempunyai dampak yang positif.


2. Pelayanan prima yang diberikan oleh Polri tidaklah semata mencari untung,
tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat / pelapor
/ masyarakat pencari keadilan. Untuk it pelayanan yang dilakukan oleh Polri
selain untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat/ pelapor /
masyarakat pencari keadilan, juga untuk memberdayakan dan membangun
kepercayaan masyarakat


3. Untuk mewujudkan pelayanan prima diperlukan standard an patokan agar
seluruh anggota Sentra Pelayanan Kepolisian terpadu (SPKT) dapat
melayani dengan standar operasional yang baku, seragam dan efektif
sehingga masyarakat meras terlayani, nyaman dan aman dengan pelayanan
prima tersebut Polri dapat dipercaya dan dicintai oleh masyarakat.


VIII. PENUTUP


Demikian Standar Operasional Prosedural (SOP) ini dibuat sebagai

pedoman bagi anggota Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres
Gorontalo dalam memberikan pelaynan yang baik kepada ,masyarakat, Standar
Operasional Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.






Limboto, Maret 2016

KA SPKT POLRES GORONTALO



T T D



M. TICOALU
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 65050678

Similer Documents